SBY-Ani Disadap Australia, Komisi I DPR: Snowden Bisa Bongkar

Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak Presiden SBY bersikap tegas menyusul terungkapnya dugaan penyadapan yang dilakukan Australia. Penyadapan itu diungkapkan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden.

Menurutnya, kabar terakhir Snowden mengatakan Australia juga menyadap percakapan telepon SBY. Karena itu, ia menduga jika SBY tak bersikap keras terhadap penyadapan itu maka Snowden bakal membongkar rahasia lainnya yang lebih penting.

"Snowden ngomong Australia menyadap pembicaraan SBY lewat telepon. Presiden SBY kalau tidak bereakasi, tidak mustahil besok bongkar hal lain yang lebih substantif bisa lebih tidak enak didengar oleh beliau (SBY)," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mencontohkan, bisa saja Snowden sebagai ahli Informatika dan teknologi akan membongkar kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini, seperti Bank Century atau persiapan Pemilu 2014.

"Misalnya Pemilu, Bank Century atau lainnya. Snownden itu sangat hati-hati, ahli IT, juga pakar intelijen, dia punya trik melindungi dirinya sendiri," jelas Hasanuddin.

Karena itu, ia minta agar kasus penyadapan ini harus disikapi keras dari pemerintah. Kalau perlu, Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia untuk sementara dikembalikan sebelum masalah penyadapan selesai.

"Sikap keras siapkan dari awal, minta penjelasan kepala negara berbicara. Daripada rakyat yang ngomong, bereaksi, bisa minta penjelasan secara terbuka sampai dengan minta pengembalian dubes (Australia di Indonesia) sementara. Serahkan itu alat sadap sampai begitu diserahkan, balik lagi (Dubes Australia ke Indonesia)," pungkas Hasanuddin. 

Tolak Putus

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas kepada AS dan Australia terkait penyadapan."(Pemutusan hubungan diplomatik) Itu sudah terlalu jauh," ujar Teuku Faizasyah di Cikini Jakarta, Sabtu 9 November lalu.

Menurut Faizasyah, pemutusan hubungan diplomatik bukan solusi tunggal bagi Indonesia dalam menyikapi aksi penyadapan AS dan Australia. Mengingat masih ada solusi lain yang menjukkan sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menolak penyadapan itu.

"Diplomasi itu spektrumnya sangat luas, dari A sampai Z. Ada bagian-bagian tertentu hubungan negara yang terganggu tapi hal lain tetap dijaga, berlanjut," kata Teuku Faizasyah.

"Pemanggilan Duta Besar adalah wujud ekspresi yang sangat serius. Kalau suatu negara sudah panggil Duta Besar menyampaikan ketidaksenangan, dalam adab atau tata hubungan antarnegara adalah salah satu ekspresi yang sangat jelas," jelas Teuku.